MUARA BUNGO — Di tengah tekanan fiskal yang mencapai sedikitnya Rp280 miliar pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bungo mengambil langkah pengendalian anggaran untuk memastikan kewajiban daerah tetap terpenuhi dan program prioritas pembangunan tetap berjalan.
Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, M. Rachmat, mengatakan tekanan fiskal tersebut terutama dipengaruhi penurunan transfer pemerintah pusat sekitar Rp164 miliar, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan belanja pegawai, termasuk gaji PPPK Penuh Waktu sekitar Rp95 miliar dan PPPK Paruh Waktu sekitar Rp32 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, BPKAD memilih langkah pengendalian dan penajaman belanja, bukan menghentikan program prioritas daerah.
Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memperketat belanja rutin dan operasional perkantoran. Anggaran akan diarahkan lebih selektif kepada OPD yang menjalankan program unggulan pemerintah daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo.
“Kita lakukan pengendalian belanja. Program-program prioritas tetap kita upayakan berjalan, tetapi penggunaan anggaran harus semakin efektif dan sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujar M. Rachmat.
Selain efisiensi belanja, Pemkab Bungo juga memiliki ruang fiskal melalui pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah juga telah menerima Kurang Salur DBH sekitar Rp49,8 miliar dari pemerintah pusat yang dapat membantu memperkuat kemampuan pembiayaan daerah.
BPKAD juga tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu dini terkait kemungkinan terjadinya tunda bayar pada akhir 2026. Saat ini dilakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh OPD, khususnya pekerjaan kontraktual yang masih berjalan.
Data tersebut akan menjadi dasar menghitung kebutuhan pembayaran, proyeksi arus kas masuk dan keluar, serta posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga akhir tahun anggaran.
Menurut M. Rachmat, kondisi RKUD saat ini masih aman dan terkendali. Pembayaran kewajiban pemerintah daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), masih dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Dengan strategi pengendalian belanja, pemanfaatan SiLPA, optimalisasi penerimaan yang masih harus disalurkan, serta penajaman anggaran pada program prioritas, BPKAD Bungo berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal, kewajiban pemerintah, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Tekanan fiskal memang meningkat, namun arah kebijakan pemerintah daerah tetap diarahkan agar roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bungo tetap berjalan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Komentar