Bungo, Jurnaljambi.com – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap honor tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) bidang Keluarga Berencana (KB) di Dinas Sosial Kabupaten Bungo mencuat ke permukaan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut diduga menjadi pihak yang menerima setoran langsung dari para tenaga TPK KB melalui rekening pribadinya.
Informasi ini terkuak setelah media ini melakukan konfirmasi langsung kepada oknum ASN yang bersangkutan. Ia mengakui memang ada beberapa tenaga TPK KB yang mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya.
> “Benar, banyak tenaga TPK KB yang kirim uang ke rekening saya. Tapi sudah saya kembalikan semuanya karena saya merasa terganggu dengan hal ini,” ujarnya.
Media ini merasa ada yang janggal dari jawaban oknum ASN yang menerima transferan tersebut, dan melakukan pengumpulan data data baru ke desa/dusun dan kecamatan, Namun, hasil penelusuran di lapangan justru menemukan fakta berbeda. Sejumlah narasumber dari berbagai kecamatan mengungkapkan bahwa pemotongan honor memang terjadi secara rutin setiap kali pencairan gaji.
Salah satu narasumber dari Kecamatan (sensor) mengatakan, para petugas di wilayahnya diwajibkan menyetorkan 6% dari total honor setiap kali gajian.
> “Iyo, bang. Kami setor 6%, tapi itu kesepakatan kami sebagai uang lelah orang dinas dan balai, karena kami merasa terbantu untuk pembuatan laporan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, narasumber lain lagi dari Kecamatan ( sensor ) menyebutkan bahwa masing-masing tenaga TPK menyetor Rp250.000 yang dikoordinir oleh koordinator kecamatan.
> “Kami setor Rp250 ribu langsung ke koordinator, katanya untuk disetor ke dinas,” ungkapnya.
Tak hanya itu, di Kecamatan (sensor) bahkan dikabarkan setoran mencapai Rp300.000 per orang. Dan di Kecamatan (sensor) kabar nyo lah ribut jugo masalah ini dan sudah dilaporkan. lucunya lagi bang, di group tu yang Terimo uang transferan sampe marah marah seraya berkata ” ngapo disetor ke rekening pribadi Sayo, kurang halus main kamu ni, kagek tebaco, ucap nya seraya menjelaskan isi chat di group TPK KB seraya bergurau sambil mengatakan Samo Dio tu ngomong ” woy kasih cas Bae jangan TF Samo baekan bahaso nyo) dan sekaligus juga minta nama kecamatan yang disebut (minta dirahasiakan nama kecamatan nya takut nanti di intervensi bahkan parahnya lagi takut di pecat jika bersuara)
Media ini mencoba konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo, Ardani, ketika dikonfirmasi membantah adanya pemotongan tersebut namun meminta agar hal ini tidak diberitakan.
” Dakdo ndo sudah Sayo tanyo ke bawahan Sayo tu, dan jika ada yang mengkait kaitkan Namo Sayo sebagai penerima, Mako Sayo nyatakan itu tidak benar, masih adolah rezeki yang halal ndo. Ucap nya.
Dugaan pungli ini kini menjadi sorotan publik karena nilainya dinilai cukup fantastis jika dikalkulasikan dari total tenaga TPK KB di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bungo.
Masyarakat pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan pungli ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar tidak mencoreng nama baik Dinas Sosial serta menciptakan efek jera bagi oknum pelaku di lingkungan birokrasi.
Apa itu TPK KB, berikut penjelasan nya :
TPK KB adalah Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan pendampingan intensif kepada keluarga sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan baduta, untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. TPK terdiri dari bidan/tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bekerja sama di bawah koordinasi PKB/PLKB untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan pemantauan kesehatan keluarga.
Fungsi dan Tujuan TPK KB
A. Pendampingan dan Edukasi: Memberikan bimbingan, edukasi gizi, serta informasi tentang kesehatan kepada keluarga.
B. Pemantauan Kesehatan: Melakukan pemantauan kesehatan, seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta deteksi dini faktor risiko stunting pada ibu hamil dan balita.
C. Pencegahan Stunting: Berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting dengan mendeteksi dan meminimalkan faktor risiko stunting pada keluarga sasaran.
D. Akses Layanan Kesehatan: Memastikan keluarga mendapatkan akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.
E. Pelaporan Data: Melaporkan data hasil pendampingan ke kantor Penyuluh KB dan menginputnya ke dalam aplikasi ELSIMIL untuk pemantauan dan perencanaan program lebih lanjut.
Keanggotaan TPK KB
Setiap TPK terdiri dari tiga unsur utama yang bekerja bersama:
1.Bidan atau Tenaga Kesehatan: Memberikan bimbingan medis dan memantau kesehatan ibu hamil dan anak.
2.Kader PKK: Mewakili unsur Tim Penggerak PKK untuk memberikan dukungan pada keluarga.
3. Kader KB: Mewakili unsur Keluarga Berencana untuk mendampingi dan memberikan edukasi seputar program KB dan kesehatan keluarga.
